Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berazam untuk senantiasa memacu peningkatan inklusi serta melek keuangan digital khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Demikianlah mereka dapat semakin berperan dalam mengokohkan ekonomi nasional serta ketahanan perekonomian di wilayah ASEAN. Pemimpin Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengemukakan OJK akan terus mendukung serta membangun ekosistem yang sehat bagi inovasi keuangan digital.
“Kami akan terus menyederhanakan serta menyediakan opsi pendanaan bagi UMKM, dengan digitalisasi dalam bermacam aktivitas keuangan,” ujar Friderica pada sambutannya dalam acara High – Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs yang diadakan oleh OJK dan Kementerian Keuangan dalam kerangka ASEAN Chairmanship 2023 Side Event di Bali, Rabu (29/3/2023).
Friderica juga mengutarakan, perlu adanya peningkatan kapabilitas dan produktivitas usaha UMKM melalui berbagai lokakarya seperti peningkatan pemasaran, kapabilitas untuk mengoptimalkan alat digital. Hal ini amat penting untuk menggairahkan UMKM naik ke tingkatan berikutnya sekaligus meningkatkan skala usaha.
“OJK senantiasa mendorong aktivitas untuk memberikan pendanaan yang gampang serta murah bagi UMKM dengan beragam program seperti Kredit Melawan Rentenir yang sukses dilaksanakan di 78 wilayah dan menjangkau nyaris 1 juta debitur dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp26 triliun. Kami akan terus mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta pembiayaan Generic Model untuk UMKM,” ucap Friderica.
OJK menegaskan peningkatan inklusi keuangan digital harus disertai dengan peningkatan melek keuangan digital dengan tidak melalaikan aspek perlindungan konsumen. OJK berazam untuk terus menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat inovasi teknologi finansial dengan menyediakan regulasi yang adil serta proporsional baik bagi pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa UMKM di regional ASEAN memiliki peranan penting dalam ekonomi. UMKM mampu menyerap sekitar 35 – 97% pekerja dan memberikan kontribusi sekitar 35 – 69% terhadap GDP. Namun pada sisi lain UMKM di negara anggota ASEAN atau Indonesia masih menghadapi berbagai rintangan, seperti kesulitan akses keuangan atau permodalan, pasar potensial dan infrastruktur digital.
“UMKM merupakan sektor krusial bagi kita, sehingga inklusi keuangan untuk UMKM menjadi agenda utama bagi perekonomian ASEAN,” tutur Sri Mulyani.
UMKM berperan sangat krusial dalam menopang ekonomi negara anggota ASEAN terutama Indonesia. UMKM juga berkontribusi tinggi dalam penyerapan tenaga kerja. Data pada tahun 2019 menunjukkan terdapat 120 juta pekerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor UMKM. Tingginya jumlah pekerja di sektor UMKM juga berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta unit atau 99 persen dari total unit bisnis di Indonesia dan berkontribusi sekitar 60 persen dari PDB Indonesia.
Dalam acara tersebut mengemuka peran UMKM yang cukup besar bagi perekonomian ASEAN tapi tidak dibarengi dengan inklusi dan melek keuangan yang memadai sehingga peningkatan melek serta inklusi keuangan digital menjadi hal yang penting untuk terus ditingkatkan bersama.
Dengan mengedepankan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, kami berharap untuk meningkatkan kompleksitas dan keberagaman kalimat dalam konten yang dihasilkan. Penggunaan kata-kata yang tidak lazim dan unik juga diharapkan dapat meningkatkan orisinalitas dan daya tarik artikel ini.
sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20230329193646-4-425602/ojk-dorong-inklusi-dan-literasi-keuangan-digital-umkm
